Perang Dingin Jokowi-Mega
Seremoni politik itu hanya selang dua hari setelah putusan MK yang memuluskan langkah Gibran jadi cawapres. Pada acara itu, PDIP tak merasa perlu menunggu Jokowi tiba di tanah air meski sang Presiden adalah “kader terbaik partai”.
Situasi tersebut berbeda dengan saat PDIP mendeklarasikan Ganjar sebagai capres pada 21 April. Ketika itu, Jokowi yang sudah mudik ke Solo untuk berlebaran, mendadak dipanggil kembali ke Jakarta untuk menghadiri deklarasi Ganjar di Istana Batu Tulis, Bogor.
Dalam deklarasi Ganjar tersebut, Jokowi yang mendampingi Megawati turut menyampaikan pidato. Dalam pidatonya itu, ia mengapresiasi dan menghormati keputusan Mega memilih Ganjar sebagai capres PDIP, serta memuji Ganjar sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat.
Itu enam bulan lalu. Kini, dalam deklarasi cawapres PDIP, Jokowi bukan cuma tak diundang karena sedang bertugas ke luar negeri, tapi juga sama sekali tak disinggung namanya dalam 19 menit pidato Megawati.
Tak ada pujian maupun sindiran untuk Jokowi. Tak ada satu kata pun dari mulut Megawati tentang Jokowi—yang sudah 20 tahun bersama PDIP, sejak masih di DPC Solo, dicalonkan jadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, sampai akhirnya Presiden RI dua periode.
Namun, usai deklarasi Mahfud MD, Puan yang ditanyai wartawan soal Jokowi, melontarkan ucapan pedas, “Nanti tanyakan kalau Pak Presiden sudah pulang, masih mendukung Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain. Tolong ditanyakan. Saya juga mau tahu jawabannya.”
Sebagai kader PDIP, Jokowi memang tidak pernah mendukung Ganjar secara tegas. Kepada berbagai kelompok relawan yang selalu menunggu dan mengikuti arahannya, Jokowi justru sering bilang “ojo kesusu” alias jangan terburu-buru. Padahal, PDIP sudah resmi mengusung Ganjar sebagai capres.
Sikap abu-abu Jokowi tersebut, ditambah orkestra politik grande untuk memuluskan jalan Gibran menjadi cawapres, menurut sejumlah sumber di lingkaran PDIP, memicu retak lebih lebar dalam hubungannya dengan Megawati.
Golkar, Rumah Baru Gibran
Pasca-putusan MK, jalan Gibran menuju kursi cawapres telah terang benderang. Tak sampai 24 jam sejak palu sidang diketok pada 16 Oktober, isu Gibran bakal menyeberang ke Golkar telah menyebar.
Pekan sebelumnya, dalam rapat para ketua umum partai anggota Koalisi Indonesia Maju, Prabowo meminta usulan nama-nama kandidat cawapres. Ia lalu menyebut ada 4 nama bakal cawapres, yang berdasarkan asal wilayahnya datang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan luar Jawa.
Ketika itu, PAN menjagokan Menteri BUMN Erick Thohir yang berasal dari luar Jawa; Golkar mengajukan ketua umumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; dan Demokrat menyarankan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang identik dengan suara Nahdliyin.
Namun, menurut sumber di lingkup koalisi tersebut, usulan dan pengerucutan nama-nama cawapres itu sesungguhnya sekadar formalitas, sebab sedari awal, sosok yang menjadi pilihan Prabowo tak lain adalah Gibran, putra sulung Jokowi.
Beberapa minggu sebelum rapat usulan bakal cawapres itu, Golkar sebetulnya tak rela bila Gibran maju sebagai cawapres dari Gerindra. Musababnya, capres (Prabowo) juga berasal dari Gerindra. Artinya, pasangan capres-cawapres akan berasal dari partai yang sama.
Jika seperti itu, yang terjadi bukan lagi the winner takes it all, melainkan “Belum winner sudah takes all. So, mending enggak usah berkoalisi,” ujar sumber di internal koalisi, menirukan protes Golkar.
Itu sebabnya kemudian muncul rencana untuk meng-Golkar-kan Gibran, agar cawapres berasal dari Golkar, bukan Gerindra. Wacana ini bahkan sudah mencuat sebulan belakangan.
Menurut sejumlah sumber di internal Golkar, gagasan agar Gibran maju sebagai cawapres Golkar sesungguhnya bukan inisiatif murni dari partai itu, namun didesain supaya terlihat begitu.
Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono sempat mengungkap wacana bergabungnya Gibran melalui salah satu organ sayap Golkar—Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. AMPI dipilih jadi medium karena dianggap cocok dengan sosok Gibran yang berasal dari kalangan muda.
Sumber lain di Golkar menyebut, walau wacana Gibran ke Golkar via AMPI sudah muncul dari jauh hari, namun keputusan itu baru disepakati dalam Rapat Pleno Golkar pada Rabu malam, 18 Oktober 2023, tepat setelah Ketua Umum PSI yang juga putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Kantor DPP Golkar di Anggrek Neli, Palmerah, Jakarta Barat.
Menurut sumber, sejatinya deklarasi Gibran cawapres direncanakan segera usai putusan MK. Akan tetapi, resistensi publik terhadap putusan tersebut membuat rencana ditunda.
Adapun soal kandidat-kandidat cawapres Prabowo yang sempat pasang kuda-kuda dengan menyiapkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai salah satu persyaratan peserta pemilu, hal itu menurut sumber lain hanyalah sebagai pengalihan isu sementara untuk meredakan opini negatif atas putusan MK.
Direktur Eksekutif Politika Research & Consulting Rio Prayogo berpendapat, Jokowi adalah mastermind kubu Prabowo. Menurutnya, Jokowi adalah sosok sutradara yang mengatur permainan dan strategi di belakang langkah Prabowo.
Reaksi Sunyi Megawati
Hingga kini, Dewan Pimpinan Pusat PDIP maupun ketua umumnya, Megawati, belum memberikan tanggapan publik terkait langkah Gibran menyeberang ke sisi Prabowo, atau sikap Jokowi yang mendua. Namun, tak sedikit kader PDIP yang marah dan kecewa. Mereka kemudian mengunggah ulang video saat Megawati membela Jokowi yang pernah dihina dengan sebutan “kodok”.
Meski sampai saat ini Megawati belum mengomentari manuver keluarga Jokowi yang menjauh dari PDIP, Puan Maharani mengatakan bahwa Megawati hanya ingin Jokowi berbuat yang terbaik untuk bangsa.
“Ada kasih ibu sepanjang masa. Ibu Mega sangat sayang, dalam artian sayang kepada kader terbaiknya,” kata Puan usai menghadiri Apel Hari Santri di Surabaya, Minggu (22/10), yang juga dihadiri Jokowi.
Soal Jokowi yang mendoakan dan merestui Gibran sebagai cawapres, Puan tak heran. Ia yakin Jokowi sebagai orang tua tentu akan condong mendukung anaknya sendiri.
Beberapa sumber mengatakan, sebutan “petugas partai” yang kerap dilontarkan Megawati untuk Jokowi menjadi salah satu pemicu awal keretakan keduanya. Bagi Mega, status sebagai petugas partai tidaklah berubah apa pun posisi yang dijabat kadernya, termasuk presiden.
Sumber di internal PDIP menyebut, Jokowi dan Megawati memang sudah seperti berpisah jalan meski tidak diumumkan secara formal. Hal ini dinilai Rio Prayogo tak mengherankan.
“Kalau [Jokowi dan Megawati] dipertentangkan, seribu alasan bisa disampaikan. Misalnya [Jokowi] ingin menjaga dinastinya; ingin menunjukkan bahwa dia kuat, tidak seperti julukan ‘petugas partai’ yang disematkan padanya; atau ingin sosok presiden berikutnya sesuai skenario dia,” papar Rio.
Kini, dengan resminya Gibran menjadi cawapres Prabowo, maka konflik Jokowi dan Megawati sudah mencuat ke permukaan. Ini, kata Rio, menjadi tanda bahwa Jokowi tak lagi senapas dengan PDIP.
Namun, sumber lain di internal PDIP menyebut bahwa partainya tak akan mengambil langkah ekstrem seperti memecat kader. Mereka ingin fokus ke pemenangan Ganjar dan tak mau ambil pusing dengan huru-hara terkait Gibran maupun Jokowi.
Toh, menurut salah satu orang dekat Ganjar, faktor Jokowi telah dikesampingkan dalam urusan pemenangan Ganjar sejak Agustus. Mereka siap berjibaku tanpa bantuan Jokowi.
Sumber lain di PDIP juga menyebut, partainya lebih baik kalah namun kukuh secara ideologis, ketimbang menang pemilu secara pragmatis. Artinya, menurut dia, PDIP siap menjadi oposisi jika kalah dalam Pilpres 2024.
Hubungan Megawati-Jokowi dikhawatirkan berimbas ke stabilitas pemerintahan di ujung periode Jokowi. Sempat muncul isu bahwa menteri-menteri dari PDIP sedang menunggu komando, apakah akan bertahan di kabinet atau mundur.
Sumber lain juga mengatakan, Panitia Khusus mungkin akan dibentuk di DPR untuk memperkarakan sejumlah megaproyek Jokowi seperti Ibu Kota Negara (IKN), kereta cepat, juga food estate yang dipegang Prabowo.
Comments