Golkar Buru-buru Dukung Prabowo Karena Diancam ?

Dukungangan politik PAN dan Golkar kepada Prabowo sangat mendadak, membuat publik tanda tanya besar. Padahal gabungan golkar dan PAN sudah memenuhi ambang batas pencapresan Airlangga. Publik menilai bahwa deklerasi Golkar dan PAN yang mendadak karena arahan Presiden Jokowi.

Dalam pidato deklerasinya prabowo subianto mengatakan bahwa kita adalah team yang dipimping bapak presiden jokowi.

Beberapa sumber di internal Golkar menyebut bahwa Luhut sempat didatangi dua tokoh senior Golkar sebelum Idul Adha Juni 2023. Kedua tokoh ini menanyakan kebenaran kabar adanya perintah untuk mengambil alih Golkar melalui Luhut.

Luhut, menurut mereka, lalu menelepon seseorang dari pihak Istana untuk menanyakan hal itu. Pihak tersebut lantas menyebut nama Presiden Jokowi. Sementara itu, tiga sumber lain di internal Golkar menyatakan bahwa pengambilalihan Golkar melalui Luhut bakal diarahkan untuk mendukung pencapresan Prabowo-Gibran atau Prabowo-Erick.

Menurut mereka, Jokowi—yang berkepentingan menjaga legacy-nya—memerlukan Golkar sebagai kendaraan politik agar tekanan PDIP kepadanya tak terlalu keras. Selain itu, menurut sumber lain, Jokowi sudah tidak sreg dengan Airlangga.

Saat isu Munaslub memanas dan terjadi kerusuhan di acara diskusi Golkar, Rabu sore (26/7), Airlangga bertemu Jokowi di Istana Merdeka. Ia di Istana selama 3,5 jam mengikuti dua rapat, disusul pertemuan empat mata dengan Jokowi. Dalam pertemuan empat mata itu, Airlangga mengatakan membahas soal politik, di antaranya berkoordinasi soal rencana pertemuan dengan Puan Maharani keesokannya. Ia dan Jokowi juga membicarakan isu di Partai Golkar. “Kalau Golkar ya pasti keserempetlah sedikit-sedikit [dibicarakan],” ujar Airlangga.

Bahlil menyebut pertemuan Airlangga-Jokowi sekadar mengobrol biasa yang hanya berlangsung tiga menit. Sementara Jokowi membantah membahas Golkar dalam pertemuan itu. Jokowi juga menampik cawe-cawe di kisruh Golkar.

Sehari setelah bertemu Airlangga dan sebelum ia berangkat kunker ke China bersama Luhut dan Bahlil, Kamis (27/7), Jokowi menegaskan apa yang terjadi di Golkar tidak terkait dirinya.

Pada hari yang sama, 27 Juli, Airlangga menegaskan kepada kumparan dalam program Info A1: Airlangga Hentikan Upaya 'Kudeta' di Golkar bahwa pergantian Ketua Umum Golkar lewat Munaslub tak bakal terjadi di bawah kepemimpinannya. Tiga hari kemudian, Minggu malam (30/7), seluruh Ketua DPD I Golkar se-Indonesia yang berjumlah 38 menggelar pertemuan dengan Airlangga di Bali. Mereka meneguhkan soliditas terhadap kepemimpinan Airlangga sekaligus mengkonsolidasikan mesin partai menuju Pemilu 2024.

Sumber kumparan menyebut Airlangga telah membuat kesepakatan dengan Luhut. Menurutnya, semula muncul opsi Airlangga dan Luhut bertukar jabatan: Airlangga sebagai Ketua Dewan Penasihat Golkar, dan Luhut sebagai Ketua Umum Golkar. Nantinya, sebagai Ketua Umum Golkar, Luhut akan memastikan Golkar mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Namun Airlangga menolak bertukar posisi dengan Luhut karena tidak sesuai mekanisme partai.

Oleh sebab itu, menurut sumber tersebut, disepakati bahwa Airlangga tetap Ketua Umum Golkar, dengan arah partai mendukung pencalonan Prabowo. Bila Airlangga masih saja goyah dengan arah partai di Pilpres 2024, maka Munaslub bukan tak mungkin jadi kenyataan. kumparan yang menghubungi Jubir Luhut, Jodi Mahardi, untuk menanyakan lebih lanjut soal ini, belum mendapat respons.

Di luar dua skenario itu, lanjut Lawrence, Airlangga bisa digulingkan jika ia ditetapkan sebagai tersangka. Airlangga kini tengah diperiksa sebagai saksi dalam dugaan korupsi persetujuan ekspor crude palm oil (CPO) di Kementerian Perdagangan yang berada di bawah koordinasi kementeriannya. “Begitu dia tersangka, kita pakai aturan organisasi, AD/ART, dia harus diberhentikan,” ujarnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan, konyol menggelar Munaslub bila tak ada kejadian mendesak seperti Ketua Umum menjadi tersangka kasus hukum.

Ia juga berpendapat rumor soal Munaslub justru diembuskan para pihak yang tidak punya suara dalam Munaslub, sebab DPD I Golkar tidak ada yang bersuara lantang ingin mencopot Airlangga.

Menurutnya, elektabilitas bukan alasan kuat untuk mendongkel Airlangga. “Ini seolah-olah sebentar lagi [Airlangga] ditangkaplah, jadi tersangkalah, segala macam. Ini kan konyol,” tutup Mekeng.