Kedaulatan Rakyat Dan Partai Politik Indonesia

Berbagai pengertian politik berdasarkan sains, para ahli atau para filsuf. Namun kali ini kita membahas politik dalam konteks bernegara dalam negara yang menganut sistem demokrasi.

Politik adalah upaya bersama oleh rakyat dan pejabata pemerintah (eksekutif dan legislatif) dalam membuat kebijakan publik mewujudkan kesejahteraan pada umumnya.

Konsep politik indonesia sendiri termuat dalam UUD 1945 (amandemen v) yaitu kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang.

Apa itu kedaulatan?

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi sifatnya adalah asli yang artinya melekat pada atau berasal dari rakyat yang tidak diberikan oleh kekuasaan lain. Kedua kedaulatan bersifat tetap/permanen yang artinya tetap ada sepanjang negara masih ada sekalipun rakyat berganti-ganti. Ketiga kedulatan bersifat tidak terbatas artinya tidak ada kekuasaan lain yang lebih tertinggi atau lebih kuat. Keempat kedaulatan bersifat tunggal/bulat yang tidak dapat dibagi-bagi atau diserahkan kepada orang atau badan serta lembaga yang lain.

Sekalipun demokrasi indonesia menggunakan konsep perwakilan dalam penyelenggaraan negara tidak berarti kedaulatan rakyat di serahkan kepada lembaga eksekutif dan legislatif. Presiden, gubernur, bupati/walikota dan para wakilnya yang sekalipun dipilih langsung oleh rakyat, tidak berarti bahwa kedaulatan rakyat telah diserahkan kepada mereka sekalipun menggunakan sistem presidensil.

Yang diserahkan kepada lembaga eksekutif dan legislatif adalah kepercayaan untuk mengurus implementasi dari kedaulatan rakyat dalam bentuk aspirasi, kemauan kehendakan dan tuntutan rakyat. Jika urusan itu tidak dilaksanakan sebagai diamanatkan oleh rakyat maka atas nama kedaulatan rakyat sewaktu-waktu rakyat berwenang menarik kembali kepercayaan itu. Oleh sebab itu dalam konsep negara demokrasi harus ada mekanisme formal berupa refrendum sebagai bentuk nyata kedaulatan rakyat.

Bentuk nyata dari kedaulatan rakyat itu sendiri negara melalui undang-undang partai politik memberikan hak rakyat untuk menyalurkan aspirasi, tuntutan dan kemauan dalam bentuk organisasi politik formal yaitu partai politik.

Apa itu Partai Politik

Partai politik adalah organisasi bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendakan dan cita-cita untuk memperjuang kepentingan politik anggota, masyrakat bangsa dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan pancasila dan UUD 1994.(UU No.2 tahun 2008 juncto UU No 2 tahun 2011 tentang partai politik)

Tujuan partai politik untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa indonesia dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994.

Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyrakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintah.

Fungsi Tugas Peran Partai Politik

Partai politik sebagai mandatari pendidikan politik artinya parpol harus meberikan pendidikan politik bagai rakyat agar dapat membantu rakyat untuk secara sadar dan mau memahami hak dan kewajiban dalam menyalurkan aspirasi, agar memperoleh kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat itu sendiri.

Partai politik adalah wadah bagai rakyat untuk berinteraksi menjadi forum atau media bagai rakyat untuk menetapkan arah dan tujuan serta wadah bagi rakyat untuk pilihan-pilhan kebijakan sebagai aspirasi mereka. Oleh sebab itu parpol harus menjadi instruktor, kreator dan desaigner ide tentang bentuk aspirasi tertentu.

Sebagai pejuang aspirasi rakyat artinya setelah aspirasi terbentuk, aspirasi tersebut harus disalurkan serta diperjuangkan melalui anggota-angota DPR/DPRD. Parpol sebagai penggodok calon pemimpin politik dan masih banyak lagi tugas partai politik yang diamanatkan oleh undang-undang.

Bagaimana kondisi perpolitik di indonesia? Menurut Mgr. Petrus Turang dalam wawancaranya bersama Direktur Eksekutif "Partenership for Governance Reform (PGR) adanya power distance yang artinya hubungan antara pemerintah dan rakyat semakin hari semakin jauh.

Kedua undang-undang yang dibuat lebih mengutamakan untuk pemerintah agar bisa berkerja tenang dan aman sekalipun kurang bermanfaat bagi rakyat.

Induvidualisme dan egois semakin tumbuh subur.

Ketiga demokrasi sedang in action yang artinya demokrasi transaksional, secara ontologis, hanya penampakan bukan suatu kenyataan.

Selain itu praktek demokrasi indonesia menyebabkan political corruption dimana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat menyalagunakan kewenangan membuat keputusan politik demi keuntungan pribadi kelompok dan kooprasinya. Jumlah political corruption lebih besar dari pada jenis korupsi yang lain.