ProtesNitizen

Dana dugaan kasus korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station (BTS) dan infrastruktur pendukung paket 1-5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo diduga mengalir ke salah satu Gereja di Nusa Tenggara Timur. Dugaan tersebut terungkap ketika Jaksa membacakan dakwaan terhadap mantan Menkominfo Johnny G Plate. Plate diduga memerintahkan Dirut BAKTI Anang Acad Latif untuk mengirimkan sejumlah uang ke salah satu gereja di NTT untuk kepentingan pribadi Plate. "Pada Juni 2021, sebesar Rp250 juta kepada Gereja GMIT di Provinsi Nusa Tenggara Timur," kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (27/6). Jaksa menuturkan tindak pidana ini terjadi pada rentang waktu 2020-2022 di Menara Merdeka, Jalan Budi Kemuliaan I No 2, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan di Centennial Tower Lantai 42 Jalan Gatot Subroto Kav 24-25, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan. Selain memerintahkan untuk mengirimkan uang ke Gereja GMIT di NTT, Plat...

Siapa Johnny Gerard Plate? Sekjen Nasdem dari Dapil NTT itu. Johnny tak lain adalah orang kepercayaan Riza Chalid. Johnny Plate mantan Sekjen Nasdem adalah orang kepercayaan Riza Chalid diungkap Jurnalis Senior Uni Lubis, Editor In Chief IDN Times. Artiel berjudul "Senja Kala Bisnis Riza Chalid," karya Uni Lubis tanggal 20 Desember 2015, saat bekerja di Majalah Padji mengungkap siapa Johnny G Plate sebenarnya. Dalam artikel, Uni menulis; "Saya mewawancarai Riza Chalid di kantornya di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan". "Di situ saya dikenalkan dengan Johnny G. Plate, orang kepercayaan Riza. Johnny sempat menjadi Direktur AirAsia, dan kini adalah anggota DPR dari Fraksi NasDem daerah pemilihan NTT." Saya pertama kali mengenal Riza Chalid pada tahun 1997, pertengahan bulan Agustus, di Moskow, Rusia. Dia mewakili PT Dwipangga yang berniat menjembatani pembelian pesawat jet tempur Sukhoi dari Rusia. Di PT Dwipangga, Riza berkongsi dengan Mamiek ...

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate masih berpeluang menjadi calon anggota legislatif (caleg) DPR RI meski telah berstatus tersangka korupsi dan ditahan Kejaksaan Agung. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan pencalegan batal hanya jika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap alias inkrah. "Kalau misalnya statusnya belum sampai sana, itu dalam UU Pemilu Nomor 7/2017 yang bersangkutan masih berhak menjadi bakal calon, bahkan sampai daftar bakal calon tetap pun masih berhak," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (19/5). Hasyim berkata NasDem belum membatalkan pencalegan Plate. Namun, Plate bisa saja mengundurkan diri dari pencalegannya. NasDem juga punya hak mencabut pencalonan Johnny. "Yang kami anggap informasi resmi itu kalau berkirim surat. Sampai sekarang belum ada," ujarnya. Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengaku akan berkonsultasi soal nasib Plate sebagai bakal caleg DPR di...

Foto Kumparan Enam jam setelah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate mengeluarkan pernyataan datar. Hari itu, Rabu (15/30), ia menjalani pemeriksaan kedua dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo. “Keterangan yang diberikan adalah keterangan yang saya tahu, saya pahami, dan menurut saya benar sebagai saksi,” kata Johnny Plate. Ia sama sekali tak bicara soal substansi pemeriksaan meski baru saja dicecar penyidik dengan 26 pertanyaan. Sekjen NasDem itu antara lain ditanyai soal keterkaitannya dengan sang adik—Gregorius Alex Plate—dalam kasus BTS, sebab Gregorius pernah mengembalikan uang senilai Rp 534 juta ke Kejagung yang diduga sebagai keuntungannya di proyek BTS. Selain itu, penyidik mencecar peran Johnny Plate dalam proses perencanaan dan pengawasan proyek BTS. Namun, sang menteri tak ingin berbagi cerita tentang semua itu. ...

Fakta baru terkait hubungan AG dan Mario Dandy Satriyo, pelaku penganiayaan Davi Ozora, terungkap dalam sidang pembacaan vonis, Senin, 10 April 2023 kemarin. Disebutkan Hakim, AG mengaku sudah bersetubuh dengan Mario Dandy Satriyo. Tak hanya sekali, AG dan Mario Dandy Satriyo ternyata sudah berhubungan badan sebanyak lima kali. Dalam sidang vonis kemarin, disebutkan pemicu emosi Mario Dandy Satriyo menganiaya David karena pengakuan AG yang mengaku telah bersetubuh dengan David. “Pemicu emosi Mario Dandy Satriyo kepada anak korban Cristalino David Ozora adalah karena pengakuan dari anak (AG) kepada saksi Mario Dandy Satriyo bahwa anak disetubuhi anak korban pada 17 Januari 2023,” ungkap hakim Sri Wahyuni Batubara pada sidang putusan, Senin, 10 April 2023. Pengakuan AG tersebut tak membuatnya trauma, karena ia malah melakukan hubungan badan kembali dengan Mario Dandy Satriyo hingga lima kali. “Pengakuan anak tersebut mengenai dipaksa itu tidak benar, karena ketika seorang anak dipak...

Badan pusat satatistik (BPS) Kabupaten Ende membuka lowongan kerja Petugas Lapangan Pendataan Sensus Pertanian (PLPSP) Tahun 2023. Informasi ini diperoleh dari salah satu akun Instagram info lowongan kerja resmi @lokerkupangntt yang dimuat senin 20 Maret 2023. Adapun persyaratannya adalah Pria/wanita yang domisili di kabupaten Ende Ijazah terakhir minimal SMA Tidak terikat kontrak dengan pihak lain Memiliki smarphone android, ios minimal versi 4.0.3 RAM 2 GB, Fitur GPS. Informasi lebih lanjut lihat di s.bps.go.id/daftarmitraende atau kunjungi kantor BPS Kab. Ende. Cara daftar sebagai PETUGAS LAPANGAN PENDATAAN SENSUS PERTANIAN 2023 Melalui link: DAFTAR Batas Pendaftaran mulai 20-22 Maret 2023

Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Sambo mempermasalahkan pemecatan dirinya sebagai anggota Polri. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Sambo mengajukan gugatan pada hari ini, Kamis (29/12). Permohonan gugatan telah teregister dengan nomor perkara: 476/G/2022/PTUN.JKT. "Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya," demikian bunyi petitum permohonan tersebut, dikutip Kamis (29/12). Dalam petitumnya, Sambo ingin PTUN Jakarta menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Jokowi (tergugat I) sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 71/POLRI/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Perwira Tinggi Polri tanggal 26 September 2022. PTUN Jakarta juga diminta memerintahkan Listyo (tergugat II) untuk menempatkan dan memulihkan kembali semua hak-hak Sambo sebagai Anggota Kepolisian Republik Ind...